SUARA PROBOLINGGO – Dukungan untuk Gus Haris dan Ra Fahmi terus berdatangan. Kini giliran Guru Madrasah Diniyah (Madin) yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Probolinggo menyatakan sikap mendukung pasangan tersebut.
Para guru non-ASN ini mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon Gus Mohammad Haris Damanhuri Romli (Gus Haris) dan Lora Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo pada 27 November mendatang.
Deklarasi tersebut dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Mambaul Huda, Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar, Selasa (10/9/24). Ratusan guru madin, guru TPQ, dan kiai kampung turut hadir dalam acara ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gus Achmad Ubaidillah, Pembina DPC FKDT Kabupaten Probolinggo, menegaskan bahwa dukungan terhadap Gus Haris – Ra Fahmi didasarkan pada pertimbangan matang. Ia mengungkapkan bahwa selama lebih dari 20 tahun, nasib guru madin tidak banyak berubah, bahkan Kabupaten Probolinggo belum memiliki Perda Madin.
“Sementara organisasi kita sudah berkembang hingga ke tingkat wilayah dan pusat. Kami yakin, Gus Haris – Ra Fahmi yang berasal dari kalangan pesantren, bisa memperjuangkan nasib guru madin,” ujar Gus Ubaid.
Ia menambahkan bahwa para guru madin tidak akan mudah terpengaruh oleh politik uang. “Kesejahteraan guru madin lima tahun ke depan tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi hanya Rp50 ribu. Kami tidak terintimidasi karena bukan pegawai negeri dan tidak takut dipecat,” tegasnya.
Gus Haris, yang hadir bersama Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Moh. Al-Fatih (Fraksi PKB) dan Deni Ilhami (Fraksi Gerindra), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi guru madin. Menurutnya, Kabupaten Probolinggo merupakan satu dari enam daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Perda Madin.
“Di Probolinggo terdapat 1.511 madin, 15 ribu lebih guru madin, dan 288 pesantren. Seharusnya kesejahteraan mereka bisa lebih diperhatikan,” kata Gus Haris.
Jika terpilih, Gus Haris berkomitmen untuk memperjuangkan Perda Madin, jaminan sosial, serta program pengembangan keterampilan bagi guru madin. Ia menargetkan agar Perda Madin bisa disahkan sebelum bupati terpilih dilantik, dengan dukungan 35 kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Probolinggo.
“Guru madin perlu dilindungi oleh jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan berkala. Beasiswa S-1 untuk guru madin juga penting,” pungkasnya.
Deklarasi dukungan ini memperkuat sikap politik para praktisi pendidikan di Kabupaten Probolinggo, setelah sebelumnya Forum Komunikasi Guru Madrasah (FKGM) juga menyatakan dukungan serupa pada Sabtu (7/9/24). (*)
